G. J. Aditjondro: Tidak ada dasar kebenaran bagi Indonesia untuk menduduki West Papua

Tidak ada dasar kebenaran bagi Indonesia untuk menduduki West Papua. Indonesia tidak bisa tahan Papua berdasarkan legitimasi 0,2% rakyat Papua yang dipaksa memilih bergabung dengan Indonesia saat manipulasi Pepera 1969. Karena Indonesia tidak memiliki mandat rakyat Papua, maka status Indonesia adalah penjajah di teritori West Papua.

Mempertahankan wilayah jajahan dengan senjata sambil menguras kekayaannya adalah pola kolonialisme kuno yang harus ditinggalkan. Warisan Politik etis kolonial Belanda jangan lagi diterapkan melalui pemekaran, otsus, operasi teritorial, dsb. Siasat busuk itu sudah diketahui dan ditolak rakyat Papua. Sebab mereka sudah paham sejarah hukum dan politiknya.

Maka sudah semestinya Indonesia menempuh jalur penyelesaian yang damai dan elegan. Yaitu memberi ruang bagi orang Papua untuk memilih masa depannya melalui referendum yang damai. Disanalah ruang demokratis bahi Indonesia untuk membuktikan klaim kedaulatannya atas Papua. Sehingga tidak perlu lagi ada korban kemanusiaan yang merugikan perdamaian diantara sesama manusia.

Pada Jurnal Indonesia tahun 2000, pengamat politik dan sosial terkemuka Indonesia, George Junus Aditjondro pernah mengatakan: ” Biarlah para pejuang kemerdekaan Papua Barat dan pemerintah Indonesia, berlomba merebut hati dan jiwa rakyat Papua, dengan cara-cara yang lebih elegan, lewat kotak suara, bukan lewat kotak peluru.

“Kalau Indonesia yakin bahwa masih cukup banyak rakyat Papua yang masih cinta pada NKRI, tentu Indonesia tidak akan khawatir untuk mengulangi Pepera 1969, tapi kali ini dengan cara-cara yang diterima oleh dunia internasional. Satu orang satu suara, bukan musyawarah maraton dari kota-kota dengan 1.025 orang anggota ‘Dewan Musyawarah Pepera’. Kalaupun perpisahan itu terjadi secara damai dan elegan, Indonesia masih punya kemungkinan menjadi partner dagang dan partner pembangunan bagi Papua Barat”

Setelah 10 tahun berjalan, yakni tahun 2011 George Junus Aditjondro, sosiolog yang kerap mengkritik pemerintah, menilai persoalan di Papua sudah sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain mengikuti gejolak tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Dan secepatnya pemerintah Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”, di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Sumber: KNPB News FB

Published by melanesianews

Free West Papua is Free Melanesia, News and Information Updates on and from Melanesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: